Pernyataan Sikap solidaritas rakyat papua Se-Kota Sorong menyikapi keberadaan freeport

GempaR Sorong Raya Updet

 54 Tahun- Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia menjadi akar permasalahan bagi orang Papua.

 solidaritas rakyat papua Se-Kota Sorong menyikapi keberadaan freeport diatas tanah bangsa west papua, yg kemudian menjadi akar permasalahan. 54 Tahun - Kontrak Karya Pt Freeport indonesia Ilegal di Papua

Pt Freeport Indonesia telah lama Menjadi Malapetaka Bagi Rakyat Papua. Kehadiran Freeport di Papua tidak bisa dilepaskan dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM) , Kerusakan Linkungan Serta proses manipulasi Sejarah Bangsa Papua yang terus terjadi Hingga Hari ini.

Aksi yang dilakukan di Taman Sorong City, pada Rabu ( 7/4/2021),  Rakyat Papua Se- Kota Sorong,  tutup PT.Freeport Indonesia dari tanah Papua.

“Tepat Pada tanggal 7 april 1967 PT. Freeport MC, Moran menandatangani kontrak karya yang pertama selama 30 Tahun, penendatanganan ini dilakukan tanpa sepengetahuan rakyat papua yang dilakukan oleh indonesia dan amerika serikat secara sepihak. Padahal Status politik tanah Papua masih Menjadi wilayah sengketa yang belum terselesaikan, dan sesuai dengan isi perjanjian New York 1962 Status Politik Papua akan diselesaikan melalui Pelaksanaan PEPERA tahun 1969. Namun akibat kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dan amerika serikat kemudian Penandatangan kontrak karya Freeport dilakukan dua tahun sebelum bangsa papua menentukan pilihannya bergabung dengan indonesia atau berdiri merdeka sebagai sebuah negara Melalui PEPERA.

Sejak Beroperasi Hingga saat Ini dampak dari perusahaan Imperialis ini telah menghancurkan ekosistem Lingkungan hidup mulai dari tercemarnya sungai Ajkwa, wanagon dan otomona karena badan sungai dipenuhi dengan tumpukan batuan dan limbah Tailing sisa ekstraksi dari bahan kimia Berbahaya Yang mengakibatkan sebagian besar kehidupan air tawar telah Hancur. Selain itu dampaknya juga dirasakan masyarakat sekitar karena hampir 96% Kebutuhan akan air masyarakat setempat dipenuhi dari tiga sungai ini, yang mengakibatkan tubuh manusia terkontaminasi dan berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan masyarakat sekitar.,” ungkapnya.

Selain dampaknya terhadap ekosistem dan lingkungan hidup Pt. Freeport Juga Bertanggungjawab atas rentetan Pelanngaran HAM berat dan Manipulasi Sejarah Papua Melalui Berbagai Macam operasi Militer dan Tindakan Kriminal dan Pembungkaman Ruang demokrasi. Salah satunya adalah aksi protes masyarakat dengan pemotongan Pipa Konsentrat pada tahun 1977 yang dijawab dengan O perasi militer, tak hanya itu peristiwa abepura berdarah pada 16 maret 2006 juga berawal ketika tuntutan mahasiswa untuk menutup Freeport, juga aksi-aksi protes mahasiswa dan masyarakat dengan tuntutan menutup Freeport pun selalu dibungkam ruang demokrasinya Oleh Militer indonesia.

Imparsial mengungkapkan bahwa pada tahun 1995 – 2004 tni/polri telah menerima aliran dana sebesar US$ 64 juta dan US$ 1 juta pada tahun 2010 sedangkan kontras juga melaporkan bahwa anggota polri menerima honor 1,25 juta per bulannya oleh Manajemen PTFPI. Pada tahun 2011 lalu juga IPW mengusut Bantuan dana US$ 14 juta yang dialirkan PTFPI kepada Tni/Polri.

Sedangkan Nasib rakyat papua dari tahun ke tahun Semakin mengalami ketimpangan di seluruh segi kehidupannya. Dana Otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua barat Rp, 8, 37 Triliun untuk tahun 2020 sama dengan harga emas perhari dari tambang PTFPI.

Saat ini, setiap hari PTFPI memproduksi 210, 000 ton perhari. Didalamnya terdapat logam, emas, Biji besi, Timah, Uranium dll. Ketika dibandingkan dana otonomi khusus papua dan papua barat yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk Papua tahun 2020 Rp. 8,37 Triliun dengan emas yang diambil dari tambang Freeport sebesar 74,2 Triliun perhari.

Belum lagi kemudian dihitung sejak masuknya Freeport di Papua yang kemudian diikuti dengan berbagai macam perusahaan MNC dan TNC di papua seperti, BP, LNG Tangguh, MIFEE, MEDCO, CORINDO, Blok Wabu, ANTAM, ditambah dengan Eksploitasi Hutan, Laut, pariwisata dan ekspansi perusahaan kelapa sawit. Hal ini kemudian berdampak pada kehidupan manusia papua yang semakin tersingkir dan menghilang dari Tanahnya sendiri ,” 

#Tuntutan :

1. Atas nama rakyat bangsa west papua, dengan tegas meminta agar PTFI segera ditutup, karna PT Freeport adalah akar masalah diatas tanah west papua.

2. Atas nama rakyat bangsa west papua mendesak pemerintah republik indonesia untuk segera menutup segala bentuk investasi asing dibumi west papua, seperti perusahaan kapitalis serta imprealis yaitu:

* kelapa sawit diseluruh tanah papua

* PT PETROGAS

* LNG TANGGUH

* PT MIFEE

* MEDCO

* CORINDO

* BLOK WABU

* ANTAM, dan lain sebagainya.

3. Segera tarik militer organik & non organik di nduga, intan jaya serta diseluruh pelosok tanah papua.

4. Kami meminta kpd pemerintah R.I berikan akses masuk bagi jurnalis asing dan tim pencari fakta untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM dibumi west papua.

5. Kami rakyat bangsa west papua menolak keberlanjutan otonomi khusus dan menolak rencana pemekaran DOB.

6. Segera berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi paling demokratis bagi rakyat bangsa west papua.

Demikian pernyataan sikap solidaritas rakyat papua sikapi kontrak karya PT Freeport indonesia.

Kota Sorong, 7 april 2021